Fingerboard

Tulisan Portofolio  (tulisan bebas)

Nama : Richie Marciano

Kelas : 2 KA 18

Npm : 12109336

Tema : Fingerboard

                Papan jari atau yang sering juga disebut juga fingerboard akhir-akhir ini sedang menjamur di masyarakat muda kita sekarang ,tapi bagi sebagian orang permainan ini kurang diminati karena terlihat bodoh/seperti orang  yang mempunyai dunianya sendiri memainkan papan mini ini. Memang tidak se-extreme permainan skateboard yang sering anda lihat di televisi, dan tidak se-istimewa yang anda pikirkan,hanya dengan memutar, membolak balikan nya kadang sesekali meloncatkan benda miniature skateboard tersebut ke udara,untuk menciptakan trik-trik yang cukup sulit dan indah ini.

                Sebelum membahas lebih jauh tentang fingerboard ini  saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan apa itu sebenarnya fingerboard yang akan kita bahas,artikel ini saya kutip dari “WIKIPEDIA” ; Fingerboard atau Finger-Skateboard adalah versi miniatur dari skateboard lengkap dengan roda bergerak, grafis dan truck. Panjang sebuah Fingerboard adalah 96 mm atau lebih, dan dapat memiliki berbagai ukuran lebar seperti 26mm (biasa), 28mm (lebar ), dan 29mm atau lebih (ekstra lebar). Ada minis 57mm dan 96mm reguler dan cruiser boards.

Trik-trik dapat dilakukan dengan menggunakan jari, bukan kaki. Kebanyakan trik yang dilakukan pada sebuah fingerboard adalah sama dengan yang dilakukan pada skateboard.

Lance Mountain membantu mengembangkan fingerboarding sebagai hobi di akhir 1970-an dan menulis sebuah artikel tentang bagaimana membuat fingerboards di majalah Transworld skateboarding di tahun 1985. Meskipun fingerboarding adalah hal baru selama bertahun-tahun, mereka menjadi mainan yang dikoleksi sehingga produsen skateboard menyadari potensial untuk branding produk dan menambah keuntungan mulai di tahun 1990-an. Fingerboard sekarang tersedia sebagai mainan baru yang cukup mahal serta koleksi high-end, lengkap dengan aksesoris serupa yang digunakan pada standar-ukuran skateboard. Fingerboard juga digunakan oleh pemain skateboard sebagai model 3-D alat bantu visual untuk memahami potensi trik dan manuver, banyak pengguna membuat video untuk mendokumentasikan upaya mereka. Serupa dengan fingerboarding, handboarding adalah versi scaled-down dari skateboard yang mengendalikan pengguna dengan tangan mereka bukan jari saja, sedangkan jari snowboarding menggunakan versi miniatur sebuah snowboard.

Rata-rata tekhnik/trik yang ada di skateboard dapat di applikasikan langsung di fingerboard ini tapi mungkin ada beberapa trik yang belum dapat di applikasikan ke fingerboard ini. Permainan jari ini mempunyai keunikan tersendiri karena setiap teknik loncatan mempunyai tingkat kesulitan yang sama ketika diterapkan pada papan luncur. Bahkan untuk menyempurnakan teknik tersebut perlu panduan dari video ataupun sharing dan latihan bersama-sama dengan teman-teman komunitas.

Saya sendiri saat ini bergabung dikomunitas “blackwood fingerboard” yang notabene berdomisili didepok,yang tergabung di depok fingerboard(facebook). Banyak trik yang ingin anda coba maka akan semakin addictive terhadap diri anda untuk memainkan nya dan mendapatkan trik tersebut,disitulah seni bermain fingerboard bagi saya.:D

LET'S FINGERBOARDING

SUMBER : http://en.wikipedia.org/wiki/Fingerboard_%28skateboard%29

Perilaku Konsumen

Tugas Soft Skill
Nama       : Richie Marciano
Npm         : 12109336
Kelas        : 2 KA 18

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang – barang hasil produksi. Pada saat menjalankan aktivitas sehari – hari, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, semua orang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi bukan hanya berarti makan dan minum, tetapi juga berbagai kegiatan lainnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup. Konsumen memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari produsen. Untuk menghasilkan barang dan jasa ini, produsen memerlukan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan sebagainya. Dan faktor produksi ini terdapat dalam rumah tangga konsumen.

Perilaku konsumen :
Adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Focus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang.

Dua wujud konsumen
1. Personal Consumer : konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri.
2. Organizational Consumer : konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut.

Akibat adanya kendala keterbatasan pendapatan di satu sisi dan adanya keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak – banyaknya agar diperoleh kepuasan yang maksimal disisi lainnya, maka timbullah perilaku konsumen. Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan terbentuknya fungsi permintaan konsumen yaitu :

Pendekatan Kardinal (Cardinal Approach)
Menurut pendekatan ini, daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung pada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Asumsi dari pendekatan ini adalah :

• Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya.
• Diminishing Marginal Utility, artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut.
• Pendapatan konsumen tetap.
• Uang mempunyai nilai subjektif tetap.
• Total utility adalah additive dan independent. Additive artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing – masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independent berarti bahwa daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, X4, …, Xn dan sebaliknya.

Pendekatan Ordinal

Dalam pendekatan ini daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah independent curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi 2 macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari pendekatan ini adalah :

• Konsumen rasional
• Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna.
• Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu
• Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum
• Konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih daripada barang B karena A lebih disukai daripada B, tidak berlaku sebaliknya.
• Berlaku hukum transitif, artinya bila barang A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C.

http://www.scribd.com/doc/3943907/TEORI-PERILAKU-KONSUMEN

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_konsumen

http://organisasi.org/perilaku-konsumen-ringkasan-rangkuman-resume-mata-kuliah-ekonomi-manajemen

Sistem Ekonomi Dunia dan Indonesia

A. Pengertian

Sistem ekonomi di setiap Negara itu berbeda. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem ekonomi, lebih baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dimana suatu negara memiliki strategi untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran rakyatnya. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalanekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan  

Sistem ekonomi di pengaruhi dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang membedakan sistem ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain, yaitu:

-     Falsafah dan ideologi negara,

-    Sistem politik,

-    Sistem pemerintahan, dan

-    Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

dan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara, yaitu:

-     Sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut,

-    Sosial budaya luar negeri,dan

-    Politik dunia internasional

B. Macam – Macam Sistem ekonomi

1.    Sistem Ekonomi Liberal-Kapetalis

Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi

b. Praktek perekonomian di atus menurut mekanisme pasar

c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile

motife)

Sedikit teori sistem perekonomian komunis yang paling utama adalah Karl Marx dengan buku"Das Kapital", sesudah dicampur dengan stalinisme intinya adalah.:
(1) orang diberi sesuai kebutuhannya, bukan berdasar yang dihasilkannya/produktivitasnya, katanya ini bikin orang jadi malas, karena yang rajin dan yang malas dapatnya sama
(2) pertanian dipusatkan di daerah daerah basis tertentu, demikian juga industri, kalau ini sih masih o.k.
(3) partai komunis menguasai militer, cabang-cabang industri dan pemerintahan dan bersifat sentralistik; ini kurang baik, mengurangi kreatifitas dan tidak ada otonomi daerah
(4) demokrasi bersifat terpimpin dan disebut demokrasi proletariat/kerakyatan, ini sama dengan tidak ada demokrasi
(5) faham selain komunis akan ditindas, demikian juga agama, atheis malah dianjurkan
(6) Ideologi komunis dicekokkan melalui indoktrinasi lewat sekolah-sekolah.

2.    Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

3.    Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengambil segi positif dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yaitu:

1)          Kesempatan kerja penuh ( full employment) dan jasa kolektif mendapat prioritas yang tinggi,

2)        Harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam menentukan kebijakan,

3)        Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggung jawab atas distribusi pendapatan yang lebih merata.

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah: negara-negara berkembang (Indonesia, Afrika, Amerika Latin).

                  4. Sistem Ekonomi Komando/Sosialis

Sistem ekonomi komando/etatisme/terpusat adalah sistem ekonomi yang pengaturan kehidupan ekonominya secara langsung oleh negara.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yaitu:

1)      Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara,

2)     Kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai secara mutlak oleh negara,dan

3)     Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

Kebaikan dari sistem ekonomi komando adalah:

1)      Pemerintah mengatur distribusi barang-barang,

2)     Tidak ada kesenjangan antaranggota masyarakat, dan

3)     Kemakmuran masyarakat terjamin.

Keburukan dari sistem ekonomi komando adalah:

1)      Hak milik perseorangan tidak diakui,

2)     Kemajuan ekonominya lambat, dan

3)     Potensi, inisiatif, dan kreasi warga masyarakat tidak berkembang.

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi komando adala: Blok Timur( negara-negara Komunis) seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara Eropa Timur 

            C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia, walaupun dengan perumusan yang agak beragam,telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara “(ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3). Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD45

sebelum di amandemen maupun di UUD45 setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di

luar sektor negara. c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993). Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya pakar ekonomi senior Indonesia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia “….pada dasarnya merupaka ekonomi yang dijalankan oleh dunua usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara...” (Widjojo Nitisastro. “The Socio-Economic Basis of the Indonesian State”, 1959). Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “…lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasia adalah pengembangan koperasi..penggunaan insentif social dan moral…komitmen pada upaya pemerataan…kebijakan ekonomi nasionalis…dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi…” (Mubyarto, 1981).

Sistem ekonomi Indonesia sering juga disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Adapun ciri-ciri ekonomi pancasila, yaitu:

1)  Perekonomian tidak didominasi oleh modal dan buruh, melainkan berdasarkan atas asas kekeluargaan,

2) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

3) Peranan negara penting tetapi tidak dominan dan dicegah tumbuhnya sistem komando.

Sumber :

http://www.scribd.com/doc/19623974/Sistem-Ekonomi-Indonesia

     Sudremi, yuliana. 2007. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.

http://filsafat.kompasiana.com/2010/05/02/karl-marx-dengan-segala-pemikirannya/

Birokrasi Dan Administrasi Di Indonesia

TUGAS SOFTSKILL

Nama : Richie Marciano

Kelas : 2 KA 18

NPM : 12109336

A.      Latar Belakang

Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang birokrasi di Indonesia. Pada dasar nya Birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa di mulai dari masa-masa kolonial antara lain dengan masa cultuurstelsel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintah pusat (centraal bestuur), masa Binnenlands Bestuur dan ambtskostuum binnenlands bestuur, masa pendudukan bala tentara Jepang dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pemerintahan Indonesia melalui Kasman Singodimedjo ketua KNIP pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia.

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Apakah hal tersebut benar?

Birokrasi juga bisa dikatakan Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat;Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.
Peranan Birokrasi Pemerintah Indonesia adalah:

-Stabilisator (menciptakan suasana aman dan stabil);
-Dinamisator (menggerakkan);
-Inovator (pembaharuan);Arbitrator dan moderator (perantara).

10 Prinsif Birokrasi Pemerintah Indonesia
(Kepres No. 15 tahun 1984)
yaitu sebagai berikut : Pembagian habis tugas,Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas,Fungsionalisasi,Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi,Kontinuitas,Jalur dan staf,Kesederhanaan;Asas fleksibelitas,Pendelegasian wewenang yang jelas,Pengelompokan sehomogen mungkin.
            Pada paragraph ini saya akan menjelaskan tentang administrasi, administrasi terdiri dari 2 kata yang masing-masing mempunyai pengetian tersendiri. kata administrasi menurut asal katanya berasal dari bahasa latin. ad + ministrae, ad berarti intensif sedangkan ministrae berarti melayani, membantu, dan memenuhi, jadi tugas utama seorang adminisatrator/manajer adalah memberikan layanan prima.

administrare adalah kata kerja sedangkan kata bendanya adalah administration dan katasifatnya adalah administratiavus. dalam kegiatan sehari-hari untuk istilah administrasi dibagi menjadi 2 pengertian yaitu

B.      Identifikasi Masalah

Kendala Birokrasi di Indonesia:

1. Struktur organisasi
a. Dalam struktur
mengarah pada pola mekanik, prinsip pembagian habis tugas akibatnya terjadi pengkotakan, tanggung jawab satu bidang tugas, memandang tugasnya lebih penting.
b. Koordinasi horizontal (kelemahan komunikasi dan unsur psikologis)
2 . Kelemahan komunikasi,
d.   Kendali psikologis,
e.    Kendala dalam pendelegasian wewenang,
f.    Kendala komunikasi ke atas,
3. Aparatus birokrasi
b.    Hubungan antara atasan dan bawahan;
c.    Kapasitas kerja yang belum maksimal;
d.    Mental aparat birokrasi yang rapuh;

Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan

Budaya feodalistik;Menunggu petunjuk/arahan;Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;Belum berorientasi prestasi;Budaya melayani rendah;Belum didukung teknologi menyeluruh;Ekonomi biaya tinggi;Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Penyakit Organisasi
                Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);
Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);
Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);
Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);
Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);
Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

Pada reformasi politik 1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika politik nasional. Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi, fakta sosial menunjukan, reformasi birokrasi mengalami hambatan signifikan hingga kini, akibatnya masyarakat tidak dapat banyak memetik manfkat nyata dari reformasi politik 98. Sabagai bukti nyata atas situasi tersebut adalah buruknya pelayanan publik, misalnya; biaya yang harus dikeluarkan masyarakat secara illegal dalam pengurusan berbagai dokumen, seperti; pengurusan KTP, pembuatan SIM, perpanjang STNK, pengurusan IMB, sertifikat tanah, ijin usaha, tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) yang banyak menimbulkan kerugian Negara, dan lain lain.

Kemudian kasus kasus Korupsi tidak semakin surut, bahkan telah merambah pada segala lini, tidak hanya di kalangan Eksekutif tapi juga merambah juga wilayah Legislatif, yang seharusnya lembaga wakil rakyat tersebut menjadi mesin control terhadap jalannya tata kelola Pemerintahan yang baik (good govemance), kemudian lembaga penegak hukum juga tidak luput dari wabah "kanker korupsi", kongkalikong dan konspirasi untuk memenangkang atau melindungi oknum tertentu, sehingga banyak tuduhan mafia peradilan yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum.

birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan Bangsa Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Namun demikian, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi dapat terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini.

Bila kita tilik sejarah ke belakang, buruknya mentalitas birokrasi kita saat ini, tidak terlepas dari warisan mentalitas, birokrasi Kolonial, yang berfungsi mengawasi dan mengontrol, serta menguasai masyarakat, bukan melaksanakan dan menjalankan pemerintahan dengan baik, dalam melayani dan melindungi masyarakat dari kesewenangan, ini fakta sosial, birokrasi lebih seperti pangreh praja dari pada pamong praja, lebih ingin dilayani dari pada melayani.

birokrat di Indonesia memiliki kewenangan besar, sehingga hampir semua lini kehidupan masyarakat ditangani birokrasi.

Kewenangan yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai dari pada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat.

Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dengan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Bahkan kemudian terjadi politisasi birokrasi.

Pada rezim lalu, birokrasi menjadi alat mempertahankan kekuasaan. Era Pasca reformasi pun para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi pemerintah ingin melestarikan budaya tersebut dengan mengaburkan antara pejabat karier dengan non karier. Sikap mental seperti ini dapat membawa birokrasi pemerintahan Indonesia kembali kepada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa lalu.

Pembahasan

A.    Landasan Teori

Pada landasan teori birokrasi ini saya mengutip teori dari Max Weber yang saya kutip dari Wikipedia.org. Dia adalah seorang sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi  sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya, organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian, mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri harus melalui perhitungan pencapaian pada tujuan, perlakuan secara impersonal idenya agar memperlakukan semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu, bekerja berdasarkan kualifikasi teknis merupakan perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam saat menjalankan tugasnya. Akan tetapi, menurut Cyril Northcote Parkinson seorang sejarawan angkatan laut Inggris yang menulis bahwa Weber kurang menyadari bahwa manajemen dan staf profesional akan cenderung tumbuh mengikuti pada tingkat yang tidak diprediksi oleh garis organisasi^,sedangkan David Osborne dan Ted Gaebler menyarankan bahwa birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, adanya kerja tim serta kontrol rekan sekerja (peer group) dan atasan bukan lagi merupakan dominasi atau kontrol. Berikut rangkuman dari teori-teori birokrasi.

Pada landasan teori administrasi ini saya mengutip teori dari

                Leonard D white (1955: P.1) merumuskan sebaagai "administration is a process comman to all group effort public or provaate, civil or millitaaary, large scaale or smaall scall" (administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah, ataupun swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun kecil-kecilaan)

A.    Pembahasan Masalah

Jadi menurut saya setelah di analisa Usaha Penyehatan Birokrasi dan Administrasi  sebaik nya, Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing government) yang sebagaimana di kemukakan oleh david(David Osborne & Ted Gaebler)
Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;
Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;
Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan;
Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;
Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;
Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;
Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelajakan;
Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati;
Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja;
Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar

Lalu menerapkan Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi) sebagai mana yang di kemukakan oleh (David Osborne dan Peter Plastik):
Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti);
Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);
Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);
Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);
Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).

                Lalu menurut saya pribadi seharus nya pemerintah harus transparan terhadap birokrasi ini dan menegakan hokum yang berlaku apabila terjadi penyelewengan, dan pemerintah harus professional,efisien dan efektif serta memiliki daya tanggap yang luas.

                Dan peran serta masyarakat sangat memegang erat birokrasi di Indonesia agar terciptanya transparansi dalam birokrasi ini.

1. Kesimpulan

            Jadi menurut saya birokrasi dan administrasi di Indonesia ini masih perlu dibenahi karena masih terdapat celah penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya etos kerja pegawai birokrasi, sehingga suatu proses pelayanan birokrasi akan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, melainkan hanya untuk mendapatkan hasil demi kepentingan pribadi.

2. Saran

                        Sebaiknya budaya disiplin dalam menjalankan prosedur birokrasi harus ditegakkan, dengan di bentuk suatu bentuk badan pengawas birokrasi. Namun juga perbaikan dilakukan disetiap anggota birokrasi untuk memiliki mental taat hukum, beretos kerja tinggi.suatu bentuk kebudayaan yang baik akan memberikan kemudahan bagi manusia, akan tetapi kebudayaan yang baik lahir dari manusia yang baik pula.


Sumber :

http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1478&Itemid=10

http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi_di_Indonesia

http://www.pasamankab.go.id/index.php/artikel/48-kepemimpinan/156-teori-organisasi-publik-dan-organisasi-a-manajemen-pemerintahan.html

Hello

Hello World,this is my new blog.just enjoy it.:D